BIN Sudah Lama ‘Cium’ Aktivitas Intel di Namru-2
Kamis, 24 April 2008 – 09:22 wib

JAKARTA – Badan Intelijen Negara (BIN) sudah mencurigai sejak lama aktivitas intelejen Amerika Serikat dalam The Naval Medical Research Unit-2 (Namru-2). Namun, informasi ini tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah.

“Sebetulnya intelijen kita sudah lama, bertahun-tahun membicarakan hal itu antar departemen. Teman-teman di inteligen sudah melempar masalah ini kepada pemerintah,” ujar Pengamat Inteligen Wawan Purwanto kepada okezone, di Jakarta, Kamis (24/4/2008).

Dijelaskan peneliti LPKN ini, posisi intelijen hanya sebatas pemberi informasi kepada pemerintah. Mengenai kebijakan, berada ditangan pemerintah. “Soalnya, masalah ini antara government to government,” katanya.

Mengenai MoU baru yang telah diajukan pemerintah RI kepada pemerintah AS terkait keberadaan Namru-2 di Indonesia, Wawan meminta agar pemerintah mengkaji ulang perjanjian tersebut, agar tidak tertutup dan saling terbuka.

“Sebaiknya dikaji ulang, tidak bisa seperti tahun 70-an, sudah berbeda,” pungkasnya.

Sumber : Okezone (http://news. okezone.com/ index.php/ ReadStory/ 2008/04/24/ 1/103436)

DIAMBIL DARI
MAJALAH TEMPO
Edisi. 38/IX/28 April – 04 Mei 2008

Laporan Utama

Panas-Dingin Virus Namru

Namru dituduh melakukan aktivitas di luar penelitian. Sejak sepuluh tahun lalu, sejumlah menteri dan para petinggi lembaga keamanan meminta laboratorium Amerika Serikat di Jakarta itu ditutup. Masalah ini membelah sikap pejabat pemerintah. Kalangan intelijen menuding lingkaran dekat Presiden ikut bermain untuk kepentingan Washington.

Obyek: Azithromycin
Sampel: 300 orang
[225 tentara, 75 penduduk sipil]
Lokasi: wilayah timur laut Papua

SEJUMLAH tentara peneliti itu membagi sampel dalam tiga kelompok berdasarkan asupan dosis azitromisin. Air minum disediakan, biskuit manis ditawarkan. Guna menguji kekuatan obat antibiotik untuk infeksi bakteri ringan dan sedang itu sebagai penangkal malaria, para sampel diambil darahnya.

Begitulah antara lain personel Naval Medical Research Unit No. 2 (Namru-2),yang memiliki laboratorium di Jalan Percetakan Negara, Jakarta Pusat, beroperasi pada 2003. Delapan personel diturunkan ke Papua, ditemani enam peneliti lain, termasuk seorang dari Maryland, pusat lembaga milik Angkatan Laut Amerika Serikat itu. Hasil penelitian ini dipublikasikan dalam jurnal ilmiah pada tahun yang sama.

Namru 2 kini menjadi sorotan. Selain perpanjangan perjanjian yang mengatur lembaga itu belum jelas, personel warga negara Amerika yang dibekali kekebalan diplomatik juga jadi bahan keberatan beberapa kalangan. Kenapa laboratorium kesehatan di bawah militer? kata Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari. Semua personel mereka masuk kemari menggunakan paspor diplomatik bersampul hitam, kata seorang sumber Tempo di Departemen Luar Negeri.

Privilese ini dampaknya luar biasa. Kalangan intelijen menganggap status
sebagai diplomat membuat semua personel Namru sulit disentuh kegiatan pengamanan. Status itu juga membuat mereka tak bisa dikontrol. Mereka pun leluasa pergi ke pelbagai tempat di Indonesia. Padahal, kata seorang petinggi Badan Intelijen Negara, para personel Namru tetap saja serdadu, yang dibekali ilmu telik sandi. Mereka bisa saja melakukan kegiatan intelijen yang berkedok riset, kata sang petinggi.

Namru 2 punya sejarah panjang di sini. Lembaga ini didirikan pada 1970 berdasarkan perjanjian yang diteken Menteri Kesehatan G.A. Siwabessy dan Francis Galbraith, Duta Besar Amerika Serikat di Jakarta. Ini merupakan jawaban atas permintaan pemerintah Indonesia kepada Washington untuk ikut mengatasi malaria dan campak yang menggila.

Sejak tahun-tahun awal berdirinya, Namru selalu memunculkan desas-desus. Misalnya, disebutkan lembaga itu ikut membantu Orde Baru membersihkan orang-orang Partai Komunis Indonesia. Rumor lain yang beredar: Namru membuat senjata biologis, atau mengambil sampel darah tentara Indonesia. Itu cerita dari para penentang, kata Harry Purwanto, Direktur Amerika Utara dan Tengah Departemen Luar Negeri.

Gosip sangar ini dibantah. Cameron R. Humes, Duta Besar Amerika di Jakarta, memastikan lembaga itu bekerja secara transparan. Jika ingin melakukan kegiatan gelap, kata dia, Namru tidak akan beroperasi di lokasi milik Departemen Kesehatan. Laboratorium ini berlokasi di kompleks Departemen Kesehatan, di seberang penjara Salemba. Di area yang sama berdiri Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Laboratorium ini tak terbuka untuk umum. Pada Jumat pekan lalu, ketika Tempo diberi kesempatan masuk, seorang staf keamanan bersiaga di bagian depan. Ia memeriksa tas dan meminta tanda pengenal untuk ditukar dengan kartu tamu. Di lantai dasar dari gedung tiga lantai itu hanya ada sederet ruang kerja dan laboratorium penelitian nyamuk malaria. Ruang pembiakan nyamuk ada di sini.

Seorang staf menunjukkan beberapa lemari dengan sederet wadah plastik. Plastik berisi air yang dipenuhi jentik nyamuk. Di meja ada dua botol berisi jentik Toxorincaitis, jenis nyamuk yang tak mengisap darah dan hidup dari air madu. Jika dibiakkan di bak air, jasad renik ini memakan jentik nyamuk lain, termasuk Aedes aegepty, penyebar demam berdarah. Ini senjata biologisnya, kata seorang staf sambil tertawa-tawa.

Riset, lain tidak, kata staf yang menemani Tempo. Menurut seorang staf warga Indonesia, Namru 2 terdiri dari empat program, yaitu riset yang berkaitan dengan penyakit menular akibat virus, bakteri, parasit, dan wabah penyakit yang belum dikenal. Ada tiga laboratorium di sini, plus satu laboratorium untuk menyimpan hewan percobaan, umumnya monyet.

Program riset Namru, menurut Menteri Kesehatan Siti Fadilah, memang sangat istimewa pada mula lembaga itu berdiri. Tapi tidak untuk saat ini. Sudah kalah dengan Lembaga Eijkman, ujarnya. Eijkman adalah laboratorium biologi molekuler milik Kementerian Riset dan Teknologi yang berada di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta.

Amerika sangat berkepentingan mempertahankan Namru 2. Presiden George Walker Bush pun memasukkan masalah ini dalam pernyataan bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, saat ia berkunjung ke Indonesia, November 2006. Duta Besar Humes beralasan, tentara negaranya banyak terjun ke daerah tropis sehingga perlu mengetahui penyakit menular di daerah itu. Untuk itu Namru 2 sangat diperlukan.

Tapi reaksi Jakarta dalam satu dasawarsa ini berubah. Pejabat Indonesia beberapa kali merekomendasikan penutupan lembaga ini. Pada 9 November 1998, Menteri Pertahanan/Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal Wiranto mengirim surat ke Menteri Luar Negeri dan Menteri Kesehatan. Isinya, saran agar pemerintah mengakhiri kerja sama dengan Namru 2.

Tak hanya itu reaksi kontra dari pemerintah. Setahun kemudian, Menteri Luar Negeri Ali Alatas menyurati Presiden B.J. Habibie. Ia menilai keuntungan politis, ilmu pengetahuan, dan teknologi bagi Indonesia semakin kecil. Sedangkan dampak negatifnya terhadap masalah keamanan makin menonjol, Ali Alatas menulis dalam surat tertanggal 19 Oktober 1999.

Ali juga punya alasan tepat. Ia menghubungkan Namru dengan rencana Protokol Verifikasi Konvensi Senjata Biologis, yang ketika itu sedang dibahas di Jenewa, Swiss. Konvensi ini mewajibkan negara yang memiliki fasilitas biologi mendeklarasikan diri. Lalu ada proses investigasi, yang meliputi 500 kilometer persegi di sekitar laboratorium. Karena Namru di tengah kota, ia menganggap seluruh wilayah Jakarta bisa dimasukkan wilayah investigasi. Toh, Namru jalan terus.

Rezim baru juga menolak. Alwi Shihab, Menteri Luar Negeri kabinet Abdurrahman Wahid, mengirim surat ke Duta Besar Robert S. Gelbard pada 28 Januari 2000. Isinya, pemerintah Indonesia menghentikan kegiatan operasional Namru. Tapi ia memberi catatan, Namru bisa dilanjutkan beroperasi melalui perjanjian yang saling menguntungkan. Kesempatan ini langsung disambar Gelbard pada hari yang sama, “Kami siap bernegosiasi.”

Dua bulan kemudian, Alwi mengeluarkan nota diplomatik. Ia meng-anulir suratnya. Ia memutuskan, Indonesia siap merundingkan perjanjian yang baru. Selama perundingan, perjanjian 1970 dinyatakan masih berlaku. Dalam perundingan, pemerintah meminta agar peneliti Indonesia banyak dilibatkan, kata Alwi, ketika dimintai konfirmasi tentang hal ini. Waktu itu Presiden Abdurrahman terus-menerus dilobi pihak Amerika melalui Menteri Alwi, kata sumber Tempo.

Sejak itu dilakukanlah serangkaian pertemuan antara delegasi Indonesia dan Amerika: 5 Mei dan 8 Juni 2000, serta 18 Januari tahun berikutnya. Semuanya macet ketika pembicaraan berkaitan dengan status personel. Amerika minta semua warga mereka di Namru diberi imunitas, Indonesia menolak. Alasan mereka, ingin melindungi warganya pada saat krisis, kata Harry Purwanto, yang kini memimpin delegasi Indonesia.

Pernyataan keberatan terus menggelinding. Menteri Hassan Wirajuda, yang menggantikan Alwi di kabinet Megawati Soekarnoputri, pun mengambil sikap. Ia mengirim surat ke Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Menteri Pertahanan, serta Menteri Kesehatan. Di situ disebutkan, Namru tak pernah melaporkan hasil penelitian sejak 2000.

Pemerintah makin geram lantaran lembaga ini bekerja tak transparan. Hassan menulis pada 25 Agustus 2004, pemerintah dihadapkan pada beberapa penyakit menular seperti demam berdarah dan flu burung. Status bencana nasional untuk demam berdarah pun ditetapkan. Dalam situasi genting ini, Namru ternyata tak melakukan kegiatan penelitian.

Pada saat yang sama, pemerintah mencatat peningkatan kesibukan yang luar biasa di Namru. Lembaga itu makin kencang mengimpor barang keperluan riset seperti obat-obatan, komputer, dan peralatan laboratorium. Tercatat ada 134 kali barang keperluan riset itu masuk lewat tas diplomatik. Barang pindahan untuk staf pun tak sedikit: 21 kali. Hassan merekomendasikan penutupan Namru, segera setelah sembilan proyek yang sedang berjalan usai.

Pemerintahan kembali berganti, dan Namru tetap saja beroperasi. Dua pekan setelah diangkat menjadi Menteri Kesehatan, menurut sebuah sumber di pemerintahan, Siti Fadilah memerintahkan penutupan Namru. Alih-alih membuahkan hasil, ia justru mendadak dipanggil Presiden Yudhoyono ke Istana. Bos besar minta keputusan itu dicabut, kata sumber itu. Menteri Siti akhirnya tunduk dengan perintah Presiden, yang dalam pertemuan itu didampingi staf khususnya, Dino Patti Djalal.

Presiden Yudhoyono meminta hubungan dua negara terus diperkuat, termasuk kerja sama Namru. Ketika menerima Menteri Kesehatan Amerika Michael O. Leavitt pada 17 Oktober 2005, ia berharap Namru bisa meningkatkan kapasitas ahli kesehatan Indonesia dalam menghadapi penyakit menular, termasuk flu burung. Pernyataan
yang sama diulang tatkala Presiden Bush datang ke Bogor, November 2006.

Dari sini perundingan kembali dibuka. Pemerintah membentuk delegasi, yang dipimpin Direktur Amerika Utara dan Tengah. Anggotanya wakil dari Kementerian Politik, Departemen Pertahanan, Departemen Kesehatan, Markas Besar Tentara, Badan Intelijen Negara, juga Kantor Staf Khusus Presiden. Mereka bertemu delegasi Amerika pimpinan John Heffer, Deputi Kepala Misi Kedutaan, pada 9-10 Januari 2007. Heffer ditemani pejabat Namru dan penasihat hukum dari Komando
Angkatan Laut Amerika Wilayah Pasifik, Hawaii.

Tetap saja, perundingan mentok di status diplomat untuk personel. Indonesia hanya memberikan status itu untuk kepala atau direktur Namru dan wakilnya, sedangkan Amerika minta semua personel tanpa kecuali. Ada empat masalah besar lainnya yang jadi ganjalan, menurut Harry, antara lain soal permintaan Indonesia memasukkan klausul Konvensi Verifikasi Senjata Biologis.

Sehari setelah perundingan yang mentok ini, tangan Istana datang. Dino Patti Djalal, staf khusus Presiden, mengirim surat ke Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Panglima Tentara Nasional, Kepala Badan Intelijen Negara, dan Menteri Kesehatan. Ia meneruskan penilaian Organisasi Kesehatan Dunia, yang menyatakan puas atas kerja sama dengan Namru.

Dino dalam suratnya menyatakan Namru sangat bermanfaat bagi Indonesia. Ia pun menganggap ada beberapa kesenjangan, antara lain pandangan Presiden yang menilai Namru sebagai kesempatan dan pihak lain yang menganggap lembaga itu sebagai ancaman. Pandangan ini menganggap Namru sebagai agen CIA, penyebar penyakit menular, dan pabrik senjata biologis sehingga perlu selalu ditekan dan dikucilkan, Dino menulis.

Kalangan intelijen, menurut sumber, tersinggung dengan isi surat itu. Mereka menuduh Dino memainkan kepentingan Amerika, yang ingin mempertahankan Namru dengan pelbagai cara. Dalam sebuah perundingan, Dino pernah datang dan main gebrak meja, dia selalu bicara mengatasnamakan Presiden, yang tetap meminta Namru dilanjutkan, kata sumber Tempo di Departemen Luar Negeri.

Ketika dikonfirmasi soal surat itu, Dino tak membantah atau membenarkan. Saya nggak bisa mengomentari dokumen negara yang bocor, kata juru bicara kepresidenan itu dengan nada tinggi. Membocorkan dokumen negara itu kriminal, bisa ditangkap tuh. Soal tuduhan ia bekerja untuk Amerika, Dino menjawab singkat: Nonsense.

[WMU, Budi Setyarso, Wahyu Dhyatmika, Yugha E., Gabriel Yoga, Bunga M.]

Sejarah Namru

1853
Kongres Amerika menyetujui pembangunan Naval Medical Research Unit di Brooklyn,New York .

1968
Menteri Kesehatan Dr G.A. Siwabessy meminta Amerika membantu Indonesia mengatasi campak dan malaria.

16 Januari 1970
Namru-2 resmi berdiri di Indonesia, ditandai dengan penandatanganan perjanjian oleh Siwabessy dan Francis Galbraith, Duta Besar Amerika di Jakarta. Tidak ada batas waktu, tapi di situ disebutkan sebelum 10 tahun pembatalan harus disepakati dua negara. Adapun pembatalan setelahnya bisa dilakukan sepihak.

9 November 1998
Menteri Pertahanan/Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Jenderal Wiranto mengirim surat ke Menteri Kesehatan dan Menteri Luar Negeri. Isinya, penilaian bahwa Namru tak bermanfaat sehingga kerja sama perlu diakhiri.

19 Oktober 1999
Menteri Luar Negeri Ali Alatas mengirim surat ke Presiden B.J. Habibie, meminta perjanjian Namru ditinjau ulang.

28 Januari 2000
Indonesia menghentikan sepihak program Namru-2 melalui surat yang dikirim Menteri Luar Negeri Alwi Shihab. Tapi pemerintah menyatakan bersedia berunding untuk memperoleh kerja sama saling menguntungkan. Pada hari yang sama, Kedutaan Amerika menjawab siap berunding.

25 Agustus 2004
Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda mengirim surat ke Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Menteri Pertahanan, serta Menteri Kesehatan. Isinya, rekomendasi penutupan Namru segera setelah proyek yang sedang berjalan selesai.

November 2004
Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari menutup Namru, tapi langsung dibuka kembali atas perintah Presiden.

7 November 2006
Rapat koordinasi menteri bidang politik dan keamanan membahas rencana kedatangan Presiden Amerika George W. Bush dan Namru.

20 November 2006
Bush bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Bogor. Dalam pernyataan bersama kedua kepala negara, Namru termasuk yang ditekankan.

9-10 Januari 2007
Delegasi Indonesia dipimpin Harry Purwanto, Direktur Amerika Utara dan Tengah, dan delegasi Amerika bertemu di Jakarta. Beberapa klausul menjadi perdebatan, dan hingga kini belum disepakati.

November 2007
Indonesia memberikan draf akhir ke Washington, dengan memasukkan
klausul-klausul yang tetap tidak disetujui Amerika.

1 April 2008
Menteri Kesehatan Amerika Michael O. Leavitt berkunjung ke Indonesia dan membahas perpanjangan Namru-2.

18 April 2008
Departemen Kesehatan melarang pengiriman sampel ke Namru-2 hingga
ditandatangani perjanjian baru.